jump to navigation

SOP dan Kesejahteraan PNS Januari 25, 2010

Posted by adijaya in Uncategorized.
trackback

SOP DAN KESEJAHTERAAN PNS

Awal tahun 2010 ini beberapa teman prajabatan yang saya hubungi lewat FB dan YM sedang sibuk menyusun SOP (Standard Operating Procedures) atau dibahasaindonesiakan SOP (Standar Operasional Prosedur). Lalu apa sih SOP itu dan apa pula konsekuensinya bagi PNS khususnya di Departemen Pertanian? Terus terang saya juga belum banyak tahu, tapi mari kita belajar sama-sama.

SOP merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas/pekerjaan. SOP berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan mereka. Mungkin agak bingung ya dengan pengertian di atas, gampangnya begini: Tulis apa yang kita kerjakan, lalu kerjakan apa yang kita tulis.

Contoh mudahnya jika Anda ingin mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian, maka tentu pihak kepolisian sudah punya aturan yang baku Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan SIM. Urutannya adalah mendaftar di loket 1, periksa kesehatan oleh dokter di loket 2, tes tertulis di loket 3, tes praktek di loket 4, dan seterusnya hingga SIM dicetak dan diserahkan ke pemiliknya. Nah rupanya SOP juga akan diterapkan di lingkup pemerintahan seperti departemen dan kementrian. Salah satu tujuan penerapan SOP adalah dalam rangka reformasi birokrasi. Keluaran dari reformasi birokrasi adalah good governance (pemerintahan negara yang baik), jadi aparat negara ini memang perlu direformasi, soalnya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya.

Lalu apa indikator dari pemerintahan negara yang baik? Mungkin kita masih ingat pernah dapat materi Pelayanan Prima waktu mengikuti diklat prajabatan, nah itu dia Pelayanan Prima merupakan salah satu indikator good governance. Selain pelayanan prima ada indikator lainnya yaitu bebas dari KKN dan tiadanya keluhan masyarakat.

Hubungannya dengan kesejahteraan PNS? Katanya sih kalau suatu departemen sudah melakukan reformasi birokrasi lalu diaudit oleh tim independen dan tim reformasi birokrasi maka akan ditentukan besaran prosentase remunerasi. Hah… apalagi tuh remunerasi? Remunerasi adalah satu aspek kecil yang menjadi unsur pemercepat (motivator) upaya dilakukannya reformasi birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah. Singkatnya tiap PNS akan mendapatkan remunerasi sesuai beban kerjanya. Kata salah satu teman prajab di Itjentan sih besaran remunerasi untuk pegawai struktural golongan III/a Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulan. Nah untuk fungsional lebih besar lagi ujarnya, untuk golongan yang sama minimal Rp6 juta. Lalu kapan Departemen Pertanian akan menerapkan remunerasi ini? Masih ujar teman tadi diperkirakan tahun 2011-2012. Duh… dah gak sabar nih pengen buru-buru masuk ke tahun 2011 he..he..

Komentar»

1. sinyo - Mei 12, 2010

thanks untuk info mengenai sop & remunerasinya… bermanfaat banget., sabar yaaaa,,, 2011 kan entar lagi hehehehe ….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: